KPK Bisa Buka Lagi Kasus Suap Libatkan Muhaimin
Selasa, 13 Maret 2012 12:55 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) bisa membuka penyelidikan atau penyidikan baru dalam
kasus suap program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah
Transmigrasi (PPIDT) . Terutama terkait tuntutan terdakwa Dadong
Irbarelawan yang menyebutkan bahwa uang suap Rp 1,5 miliar diperuntukkan
bagi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin
Iskandar.
"Bisa penyidikan, bisa penyelidikan. Tetapi, nanti kita evaluasi kembali," kata Wakil Ketua KPK, Zulkarnain saat dihubungi . Selasa (13/3).
Zulkarnain mengatakan, informasi mengenai dugaan keterlibatan Muhaimin akan menjadi masukan bagi KPK untuk menyelidiki kasus suap tersebut lebih lanjut. Apalagi, fakta tersebut terungkap dalam persidangan.
Namun, Zulkarnaen mengatakan informasi tersebut akan dievaluasi terlebih dahulu terkait fakta-fakta dan bukti-bukti yang ditemukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).
"Nanti kita evaluasi kembali fakta-fakta dan bukti-bukti apa yang ditemukan oleh JPU. Dari JPU akan kontak dengan penyidik dan penyelidik," katanya.
Sebelumnya, Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, proses penanganan kasus ini tidak terhenti kepada tiga terdakwa. Ada kemungkinan, masih ada pihak-pihak yang masih bisa dijadikan tersangka. "Kemungkinan itu ada. Tentunya harus ada dua alat bukti yang saling mendukung," kata Johan beberapa waktu lalu.
"Bisa penyidikan, bisa penyelidikan. Tetapi, nanti kita evaluasi kembali," kata Wakil Ketua KPK, Zulkarnain saat dihubungi . Selasa (13/3).
Zulkarnain mengatakan, informasi mengenai dugaan keterlibatan Muhaimin akan menjadi masukan bagi KPK untuk menyelidiki kasus suap tersebut lebih lanjut. Apalagi, fakta tersebut terungkap dalam persidangan.
Namun, Zulkarnaen mengatakan informasi tersebut akan dievaluasi terlebih dahulu terkait fakta-fakta dan bukti-bukti yang ditemukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).
"Nanti kita evaluasi kembali fakta-fakta dan bukti-bukti apa yang ditemukan oleh JPU. Dari JPU akan kontak dengan penyidik dan penyelidik," katanya.
Sebelumnya, Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, proses penanganan kasus ini tidak terhenti kepada tiga terdakwa. Ada kemungkinan, masih ada pihak-pihak yang masih bisa dijadikan tersangka. "Kemungkinan itu ada. Tentunya harus ada dua alat bukti yang saling mendukung," kata Johan beberapa waktu lalu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar